Monday, January 07, 2008

Soeharto

Rame sekali pemberitaan bapak soeharto, hampir disetiap berita TV atau media cetak dan internet semua memberitakan masalah sakitnya mantan penguasa orde baru 32 tahun itu. Dulu banyak yg menghujat,tp sekarang mulai banyak yang simpati kepada pak harto. Sering aku naik taxi atau ngobrol sama masyarakat biasa yang mungkin biasa di sebut wong "cilik" dan menanyakan gimana keadaan sekarang dengan yang dulu?? Hampir semua menjawabnya dengan kalimat “ Enak zaman pak harto, katanya korupsi tapi cari duit gampang,anak saya sekolah, makan juga ngga pusing, ngga ada antrian minyak”. Itu lah jawaban jujur dan polos dari sebagian masyarakat.

Tapi memang kalau kita amati,contoh sederhana saja dibidang pendidikan. Mbok ya o tiru saja mendiknas yang dulu dulu. Sekarang ini yang namanya mau kuliah itu susah sekali, bukan susah test nya,tapi susah bayarnya. Contoh yang aku dengar adalah seseorang yg ingin mengambil mata kuliah kedokteran. Dulu kuliah kedokteran di universitas negeri itu sama dengan yang lain dan sangat murah, sekarang itu harus bayar mahal untuk sumbangannya,ada yang sampai 100 juta...masya Allah...ini apa pendidikan kaya gini?? Biaya kuliah juga meroket, negeri dan swasta hampir tidak ada perbedaan di dalam masalah "uang kuliah".

Di zaman pak harto, walaupun katanya korupsi,nepotisme,diktotor dll, tapi mari kita ingat berapa banyak orang di indonesia yang mendapat beasiswa dari supersemar? Berapa banyak orang miskin yang akhirnya bisa selesai kuliah di universitas negeri?? Berapa banyak yang di biayai pemerintah zaman itu keluar negeri untuk menuntut ilmu via BPPT? Banyak alumni alumni luar negeri bukan dari yg berkantong tebal, jadi yang namanya pendidikan adalah hak segala lapisan masyarkat itu,adalah benar adanya. Tapi sekarang ini, pendidikan adalah hak orang kaya. Yg namanya dana BOS itu,hanya mimpi kata wong cilik. Tetap saja harus beli buku,beli seragam,sumbangan itu dan ini, dll yang pada akhirnya mencekek keuangan orang tua.

Dan yang lebih lucu lagi, negara ini sekarang tidak punya GBHN yaitu Garis Garis Besar Haluan negara. Dulu sewaktu aku SMA, belajar bagaimana GBHN itu dan juga ada rencana jangka pendek dan panjang dari negara yang biasa di singkat REPELITA. Ya pantas kalau zaman soeharto dulu bisa swasembada pangan, arah pembangunan jelas, karena ada Haluan dan Perencanaan lima tahun dan rencana jangka panjang yang jelas.

Sekarang ini GBHN tidak ada rencana yang jelas juga tidak ada. Contohnya, ganti mentri saja, sudah ganti kebijakan. Apalagi ganti kabinet dan presiden??
Jadi benar ada penulis yang mengatakan ini negara “entah berantah”. Ya memang seperti itu adanya. Hari ini kita baca lagi judulnya “pemerintah siap naikan harga gas”
Masyarakat sering bilang,kalau penyelesaiannya hanya dengan jalan menaikan sih ngga usah rapat rapat terus tuh presiden dan para mentri. Wong rakyat cari duit lagi setengah mati malah naik terus, mereka kan tau kalau kalau BBM itu naik maka otomatis barang barang akan naik...Masya Allah..pemerintah pemerintah!!!....

Yang lumayan menggelitik waktu ada bencana alam dan di ributkan permintaan bantuan apa jawaban badan terkait?? “Bantuan sudah habis”. Terus kalau sudah habis gimana??? Ada bakornas, konon kabarnya sudah definitive. Lah dari dulu ini badan belum pernah ada deputi atau apa ini, kok tau tau dah di bubarkan?? lucu juga ini...

Yah memang mungkin alangkah baiknya kalau di rasakan soeharto orangnya kurang baik ,coba sistem yang baik dari pak harto itu di terapkan lagi, jangan kebablasan. Yang namanya pemilihan bupati di daerah atau gubernur, hampir tidak ada yang tidak money politik. Kemudian yang sering terjadi adalah ya salah pilih orang:). Kadang ada bupati yang masyarakat tahu 5 tahun menjabat ngga becus dan banyak kasus,tapi yang mengherankan pemilihan yang kedua kalinya bupati yang katanya ngga becus ini bisa terpilih lagi. Mengapa?? bukan karena tebar pesona,tapi tebar uang. Itulah fakta nya. Dari banyak pemilihan bupati di daerah kebanyakan bermasalah atau sengketa.
Kalau zaman soeharto hampir tidak ada salah pilih, bupati itu misal minimal kolonel atau letkol, jelas ini sudah melalui pengkaderan kepemimpinan (leadership). Jadi dalam mengatur itu sudah biasa. Hanya saja wakilnya tidak ada, jadi alangkah baiknya misal wakil sipil ahli management atau komunikasi atau apa. Dan alangkah baiknya yang menjadi bupati itu adalah putra daerah itu dengan tunjuk langsung. Jadi ngga usah repot repot pilkada, wong nyatanya ya pemilihan langsung ya tambah parah,nanti kalau sudah mapan negara ini, baru bisa pemilihan langsung.


Ya Allah jadikan lah negeri ini baldatatun toyibabatun wa robbun ghofur...
dan juga pak harto di ampuni, kalau memang ada hutang semoga saja keluarga dia menyelesaikannya dan semoga khusnul khotimah.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home